Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2026. |
Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Dumai Tahun 2024
Kota Dumai – Wali Kota Dumai H. PAISAL, SKM, MARS membuka secara langsung Forum Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2024, Senin (06/2/2023) di Gedung Pendopo Komplek Perumahan Walikota Dumai.
Kegiatan ini merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan sebelum perumusan rancangan akhir RKPD, maksud diselenggarakannya Forum Konsultasi Publik (FKP) ini adalah penyampaian program prioritas pembangunan beserta tema “ Memperkuat Instrumen Pendukung Kondusif bagi untuk Memantapkan Kota Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman) “ sebagai salah satu panduan dalam menyamakan persepsi dan pemahaman bersama tentang pedoman pembangunan tahun 2024.
Sementara itu disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Dumai, Drs. Budhi Hasnul, M.Si. bahwa tujuan dilaksanakannya konsultasi public rancangan awal RKPD Kota Dumai ini adalah untuk mendapatkan masukan penting Rancangan Awal RKPD yang lebih menitik beratkan pada aspek teknokratis serta guna penyempurnaan atas rancangan awal RKPD Kota Dumai tahun 2024 dengan menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan di tahun 2024.
sebagaimana Amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 Dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dilaksanakan Bersama-sama Antar Seluruh Perangkat Daerah Dan Pemangku Kepentingan Sehingga Terjadi Sinkronisasi Antara Dokumen Rancangan Awal RKPD Dengan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. “Kami berharap dapat tercipta sinergitas antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota, rancangan awal RKPD Kota Dumai Tahun 2024. Pelaksanaan konsultasi publik ini diharapkan menjadi media bagi penguatan komitmen seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam upaya menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.