Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Fungsi
  1. perumusan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) atau perencanaan tahunan;
  2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, politik, bottom up top down dan partisipatif;
  3. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergis perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan nasional, perencanaan provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/unit kerja lainnya;
  4. pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja,  kinerja perangkat daerah;
  5. pelaksanaan koordinasi, singkronisasi, bimbingan dan pengendalian perencanaan  serta pelaporan pembangunan daerah;
  6. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahunan dan akhir masa jabatan Walikota, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemeritah (LAKIP) dan laporan perencanaan pembangunan daerah lainnya;
  7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
  8. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan perencanaan pembangunan daerah;
  9. penyusunan dokumen dan pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
  10. penyusunan rencana secara makro kawasan strategis, kawasan khsusus, kawasan tumbuh, kawasan kumuh serta dan sejenisnya dalam perencanaan pembangunan daerah;
  11. perumusan kebijakan kerja sama pembangunan dengan daerah lain, lembaga, perguruan tinggi, instansi swasta dalam dan luar negeri
  12. perumusan penelitian, riset, kajian dan kerjasama pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
  13. pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta peneybaran infomrasi pembangunan daerah;
  14. penyusunan profil, penyebaran informasi dan publikasi perencanaan pembangunan daerah;
  15. perumusan kebijakan kerjasama daerah dengan badan, lembaga, daerah lain, swasta dan luar negeri;
  16. penyusunan rencana induk, rencana aksi, Master Plan serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
  17. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi program kegiatan dan penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan daerah;
  18. pelaksanaan, bimbingan, pengendalian monitoring dan evaluasi kesekretariatan meliputi urusan umum, kepegawaian, program, keuangan dan aset;
Translate »