Walikota Dumai Hadiri Rapat Paripurna Mendengarkan Pandangan Fraksi Tentang APBD 2018

<p>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai Bersama pemerintah Kota Dumai Rabu (22/11) menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan tanggapan dan jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum Fraksi DPRD Kota Dumai terhadap penjelasan Walikota Dumai pada rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Dumai tahun anggaran 2018 dan penetapan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) kota dumai 2018.</p>
<p>Ada 19 item propemperda&nbsp; yang diajukan oleh Pemerintah Kota Dumai untuk dilakukan penetapan oleh DPRD Kota Dumai dalam rapat paripurna ini.</p>
<p>&ldquo;Perlu merumuskan perencanaan Propemperda untuk tahun 2018 ini karena mengingat Perda sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah agar dapat dibentuk secara sistematis, terarah dan terencana berdasarkan skala prioritas yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu serta dijiwai oleh visi dan misi pemerintah daerah Kota Dumai,&rdquo; ujar Walikota Dumai Drs.H.Zulkifli AS pada sambutannya.</p>
<p>Propemperda tahun 2018 yang diusulkan pemerintahan Kota Dumai untuk dilakukan penetapan Ranperda yakni anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018, pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017.</p>
<p>Tidak hanya berbicara masalah anggaran, Pemko Dumai juga mengajukan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, menara komunikasi, kepariwisataan, masjid paripurna, pemekaran Kelurahan dalam wilayah Kota Dumai, penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah air minum Tirta Dumai Bersemai.</p>
<p>Sejumlah perubahan peraturan daerah (Perda) sebelumnya juga diajukan untuk dilakukan penetapan yakni perubahan atas peraturan daerah Kota Dumai nomor 6 tahun 2011 tentang pajak air tanah, Perubahan atas Perda Kota Dumai nomor 7 tahan 2011 tentang pajak hiburan, perubahan perda Kota Dumai nomor 8 tahun 2011 tentang pajak hotel, perubahan kedua atas perda kota nomor 10 tahun 2011 tentang pajak penerangan jalan, Perubahan Perda Kota Dumai nomor 17 tahun 2011 tentang retribusi pemerintahan alat pemadam kebakaran.&nbsp;</p>
<p>Perubahan Perda kota Dumai nomor 2 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.l, perubahan perda nomor 12 tahun 2002 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, perubahan perda nomor 8 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kota dumai tahun 2016- 2021 serta perubahan perda Kota Dumai nomor 12 tahun 2016 tentang penbentukan dan susunan perangkat daerah Kota Dumai.</p>
<p>&rdquo; Propemperda yang disusun ini telah melalui mekanisme,tahapan dan metode serta melibatkan kalangan tenaga ahli dan organisasi profesi sehingga diharapkan telah memenuhi esensi penyusunan Propemperda tahun anggaran 2018 untuk melakukan penetapan,&rdquo; pungkasnya Zulkifli As.</p>
<p>Turut hadir pula Sekda Kota Dumai H. Muhammad Nasir, Wakil ketua DPRD Kota Dumai Zainal Abidin, Sekretaris dewan Ferdason, Ketua fraksi dan anggota DPRD Dumai, serta unsur Forkopimda dan kepala OPD dilingkungan pemerintah Kota Dumai.</p>

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Translate »